Latar belakang dilakukannya kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan UNHCR karena banyaknya pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia sedangkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat memberikan status pencari suaka dan pengungsi, serta tidak bisa mengirimkan pencari suaka dan pengungsi tersebut ke negara ketiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kerja sama internasional dan diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pencari suaka dan pengungsi di DKI Jakarta. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerja sama dan diplomasi kemanusiaan. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa kerja sama internasional yang dilakukan yaitu dalam hal memberikan penghidupan yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, solusi innovative pathways, dan perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab penanganan pencari suaka dan pengungsi di DKI Jakarta. Sedangkan untuk diplomasi kemanusiaan, pemerintah Indonesia dan UNHCR mengutamakan kelompok rentan, memperlakukan semua pencari suaka dan pengungsi dengan setara, menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi, dan kerja sama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan Statuta UNHCR.

Kata kunci: Kerja Sama, Diplomasi Kemanusiaan, Pemerintah Indonesia, UNHCR, Pencari Suaka dan Pengungsi di DKI Jakarta