Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat melindungi masyarakat Indonesia dari penyakit ringan hingga berat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pengelolaannya menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya untuk menjamin layanan kesehatan yang di berikan oleh Rumah Sakit pada pasien yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu pada peraturan yang berlaku demi menjaga keberlangsungan program JKN. Peraturan yang menjadi acuan penjaminan oleh BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit diterbitkan oleh kementerian Kesehatan. Salah satu aturan yang harus diikuti adalah terkait penjaminan klaim bayi baru lahir, di mana implementasinya terdapat perbedaan pemahaman persepsi makna kata “dapat” yang mengakibatkan ketidaksepakatan penjaminan klaim. Metode: Penelitian kualitatif ini dilakukan wawancara dengan dua narasumber internal BPJS Kesehatan, sedangkan teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah teori Coordinated Management of Meaning (CMM). Hasil penelitian: Dengan pendekatan teori CMM oleh peneliti didapatkan bahwa makna kata “dapat” pada penjaminan klaim bayi baru lahir oleh BPJS Kesehatan sudah tepat namun memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai hubungan kontraktual sesuai hierarki makna CMM yang menjawab perbedaan persepsi tersebut. Hal ini disebabkan belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lintas sector terkait untuk menyamakan makna serta absennya kajian risiko ketika regulasi tersebut akan diimplementasi. Kesimpulan: Strategi pengelolaan penyampaian pesan oleh BPJS Kesehatan sudah dilakukan secara tepat agar dapat dihasilkan penyamaan persepsi makna kata “dapat” sesuai dengan hierarki makna.

Kata kunci: Bayi baru lahir, BPJS Kesehatan, Coordinated Management of Meaning (CMM)