Pada bulan Juni tahun 2012 Pemerintah Malaysia ingin mendaftarkan tarian Tor-Tor dan alat musik Gordang Sambilan milik Sumatera Utara Indonesia sebagai warisan budaya Malaysia secara nasional di negaranya. Kasus ini tercantum didalam situs berita yang kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia terutama masyarakat suku Batak merasa kecewa terhadap pemerintah Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini berfokus pada Peran Aktor State danNon-State Mengenai Klaim Budaya Indonesia Oleh Malaysia, terutama dalam kasus tarian Tor-Tor dan alat musik Gordang Sambilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam budaya tidak ada istilah klaim budaya terutama pada kawasan ASEAN, terlebih Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan budaya atau sering disebut dengan “serumpun melayu.” Namun ketika masalah ini sudah terjadi di tahun 2012, hingga saat ini di tahun 2019 pemerintah Indonesia masih dalam keadaan tidak melakukan perencanaan pendaftaran budaya tarian Tor-Tor dan alat musik Gordang Sambilan ke UNESCO. Pemerintah Indonesia menekankan perlunya pengakuan dari Malaysia atas klaim budaya Indonesia di salah satu situs resmi Malaysia, yaitu pernyataan bahwa budaya tersebut adalah milik Indonesia agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Implikasi penelitian ini adalah perlu dilakukannya diplomasi antara Indonesia dengan Malaysia serta meningkatkan tindakan apresiasi Pemerintah Indonesia terhadap aktor non-state atau kelompok / grup / seorang yang melakukan pelestarian dan pemajuan budaya karena aktor statedan non-statememiliki peran penting dalam menjaga kepentingan negara.

Kata Kunci : Diplomasi Budaya, Diplomasi Publik, Perampasan Budaya, dan Budaya Indonesia